brigjen pol firli, irwasda maluku, purwolelono, dhirabrata

Pesan Kapolda NTB Agar Pilkada NTB Serentak Sukses

Tak Berkategori

Mataram (Suara NTB) – Kepolisian memanggul tanggung jawab kelancaran pelaksanaan pilkada serentak 2018 dari sisi keamanan. Suksesnya Pilkada serentak 2018 tak lepas dari peran serta setiap elemen. Mulai dari masyarakat, penyelenggara, aparat penegak hukum sampai kontestan Pilkada.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli, Rabu, 29 November 2017 menjelaskan, sejumlah komponen pokok yang akan mengantar suksesnya Pilkada serentak 2018 di Lombok Barat, Lombok Timur, Kota Bima, dan pemilihan gubernur NTB.

“Polri bagian menjamin stabilitas situasi supaya Pilkada berjalan aman, jujur, tertib, dan adil. Tapi itu hanya satu bagian. Suksesnya Pilkada ada tujuh komponen,” ujarnya usai pelantikan Dirrreskrimsus.

Kapolda menyebutkan, elemen besarnya yakni KPU dengan perangkat PPK Kecamatan sampai Desa yang menyiapkan diri dengan pemahaman UU Pemilu.

Kemudian Bawaslu serta Panwaslu yang bekerja keras menjamin pelaksanaan Pilkada berjalan tanpa pelanggaran administrasi atau pun pelanggaran pidana.

“Kalau ada pelanggaran pidana segera koordinasi dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Tak kalah penting, sambung dia, yakni kesiapan bakal calon untuk memberi pemahaman kepada masing-masing pendukungnya agar patuh dan taat terhadap hasil pemilihan suara.

“Pasangan calon juga jangan adu otot adu kekuatan. Silakan adu program,” kata Firli.

Peran lainnya yakni partai politik pengusung untuk memberikan pemahaman kedewasaan berpolitik kepada masyarakat. Hal itu dapat dibantu dengan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Alim ulama itu berperan membuat adem. Membuat supaya tidak ada friksi, tidak ada pertentangan antar pendukung,” kata Kapolda.

Selanjutnya, kata Firli, yakni peran media massa yang memberikan informasi dengan verifikasi yang cukup, berita nuansa damai, serta membantu mencegah konflik.

“Kalau itu menimbulkan suatu konflik jangan dimuat. Apalagi kalau mendukung salah satu calon,” terangnya.

Firli mengatakan, elemen terakhir adalah masyarakat sebagai pemilih. Kedewasaan masyarakat, kata dia, diukur dari kedewasaannya dalam mendukung pilihannya.

“Jangan mau mendukung sampai bikin keributan. Nanti kalau pilihannya sudah dilantik, yang ribut masuk sel, ditahan. Bahkan tidak dibesuk juga oleh pasangan pilihannya. Itu tidak boleh terjadi,” tutup Firli.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *