KEMENTRIAN DALAM NEGERI FASILITASI PERJANJIAN KERJASAMA APIP DAN APH TINGKAT PROPINSI TERKAIT KORUPSI

Informasi

Ambon – Dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementrian Dalam Negeri mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Irwasda Maluku Kombes Pol. Purwolelono, S.I.K., M.M., Senin (7/5/2018) mewakili Polda Maluku untuk melaksanakan rapat koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional Tahun 2018 dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Assembly Hall, Menteng Dalam-Jakarta Selatan, pukul 14.00 Wib siang tadi.

Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan APIP dan APH tingkat Propinsi ini bertujuan untuk Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Tema APIP BEKERJA MENCEGAH KORUPSI.

Kegiatan yang di fasilitasi oleh pihak Kementrian Dalam Negri ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor Nomor 700/8929/SJ, Nomor Kep-694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah ditandatangai pada tanggal tanggal 30 November 2017.

Hadir dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH., Irwasum Polri Komjen Pol Drs. Putut Eko Bayu Seno, SH., Kejaksaan Agung diwakili oleh JAM Intel Dr. Jan Maringka., Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H., M.H., Gubernur seluruh Indonesia, Kapolda Metro Jaya dan Banten, dan Irwasda serta Dirreskrimsus Polda seluruh Indonesia serta Para Kajati Seluruh Indonesia.

Diharapkan semua laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh APIP dan APH, sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti bukti permulaan/pendukung berupa dokumen yang jelas.

Kiranya lewat Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat segera diimplementasikan di jajaran kewilayahan sehingga target pembangunan di daerah dapat segera tercapai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *