Bimbingan Teknis Oleh Ombudsman RI Tentang Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik

Informasi

Tribratanews – Irwasda Maluku Kombes Pol. Purwolelono,S.IK,MM, didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Harvin Raslin dan Kepala Ombudsman RI perwakilan Maluku Bpk. Hasan Slamet,SH,.MH, membuka Bimbingan Teknis Oleh Ombudsman RI Tentang Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Pada Unit Satpas SIM, SKCK dan SPKT di Polda Maluku, bertempat di Rupattama Polda Maluku. Rabu (04/04/2018).

Bimbingan Teknis ini turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Maluku dan para Peserta Bimbingan Teknis dari masing-masing satker yang ada di Polda Maluku. Acara Bimtek dibuka oleh Irwasda Maluku dengan membacakan sambutan Kapolda Maluku yang mengatakan bahwa sekitar tahun 2002 ketika sorotan dunia memvonis terhadap negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara terkorup tertinggi di Dunia, maka berbagai upaya guna memberantas tindak pidana Korupsi telah dilakukan oleh pemerintah melaluli pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai dengan ditertibkanya istruksi presiden tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut model yang dipilih pemerintah menuju wilayah yang bebas dari korupsi (Wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut Polri telah mewujudkan melalui pencanangan Zona Itegritas menuju wilayah yang bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tanggal 2 september 2013.

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelengaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselengarakan oleh badan usaha milik negara, usaha milik daerah dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelengarakan pelayanan publik tertentu yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau angaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada kurun waktu bulan Mei hingga Juli 2017 Ombudsman telah melakukan penilaian terhadap kementrian lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota termasuk didalamnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan pengurusan SKCK dan pembuatan SIM baru, dan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Kepolisian masih masuk dalam Zona Kuning.

Menindak lanjuti perintah Kapolri dan Ketua Ombudsman RI, Polda Maluku telah melaksankan evaluasi atas predikat kepatuhan sedang atau penilaian Zona kuning yaitu polres Buru dan Polres Pulau Ambon. Mengakhiri sambutan, Kapolda Maluku mengucapkan terima kasih kepada kepala perwakilan Ombudsman Maluku semoga sinergitas dan kerjasama ini tetap dibangun dalam rangka pengawasan dan perbaikan kinerja Polda Maluku kedepan.

Dalam sambutan kepala Umbudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet,SH,.MH, mengucapkan terima kasih atas apresiasi ini, bahwa kegiata ini adalah salah satu bentuk perbaikan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polda Maluku kepada masyarakat untuk lebih baik lagi, mudah-mudahan pada pertemuan ini kita bisa memberikan gagasan untuk merubah lebih baik pelayanan publik kita supaya mendapatkan nilai maksimum yang lebih baik untuk Polda Maluku, agar kita juga bisa masuk dalam zona integritas wilayah yang bebas korupsi dan pelayanan yang tidak bagus, semua ini bisa saja berubah apabila ada kemauan yang kuat untuk kita bisa merubahnya. Semoga pendampingan ini bisa menghantar Polda Maluku untuk berada pada nilai yang lebih baik lagi kedepan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *